Disiplin

Izin Perceraian

Adapun kelengkapan administrasi permintaan izin perceraian adalah sebagai berikut:

• Surat Permintaan Izin Perceraian
• Surat Nikah
• SK Pangkat Terakhir
• Kartu Keluarga
• Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri
• Surat Keputusan/Pernyataan/Keterangan jika alasannya:
  • Salah satu pihak berbuat zinah:
    • Keputusan Pengadilan, Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu;
  • Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan:
    • Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan;
  • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah:
    • Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
  • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus:
    • Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain:
    • hasil visum et repertum dari dokter Pemerintah;
  • Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga:
    • Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.

Kartu Istri / Kartu Suami

Kelengkapan berkas untuk Kartu Istri / Suami adalah sebagai berikut:

• Laporan Perkawinan Pertama PNS;
• Fotocopy salinan sah surat nikah/akta perkawinan (2 rangkap legalisir);
• Pas foto istri/suami ukuran 3×4 cm (2 lembar hitam putih);
• Fotocopy SK CPNS (2 rangkap legalisir);
• Fotocopy SK PNS (2 rangkap legalisir); dan
• Fotocopy SK Pangkat terakhir (2 rangkap legalisir).