Pengumuman

Pengumuman seleksi terbuka calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dapat di download di sini.

Berita dan Kegiatan

Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional Agustus 2019

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada hari Jumat tanggal 2 agustus 2019 di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat fungsional ini adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengamanatkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil  yang diangkat menjadi pejabat fungsional, wajib dilantik dan diambil sumpah/janji, menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam aspek penataan organisasi dalam reformasi birokrasi, saat ini dan kedepannya, pemerintah akan menerapkan konsep efisiensi dan efektifitas struktur organisasi yang mengarah pada "miskin struktur kaya fungsi".

Oleh karenanya, sangat dimungkinkan bahwa nantinya keberadaan jabatan struktural hanya sebatas Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon I, II) dan Jabatan Administrator (eselon III), sedangkan untuk Jabatan Pengawas (eselon IV) akan dihilangkan bertahap, dan lingkup pekerjaannya akan dialihkan kepada pejabat fungsional.

Berkenaan dengan itulah maka nantinya jabatan fungsional akan menjadi jabatan unggulan yang lebih diperhitungkan dan memiliki kelas tersendiri karena keahlian yang dimiliki.

Pada beberapa hal tertentu, mungkin sekarang jabatan fungsional sering ditafsirkan sebagai ’jabatan transit,’ sebelum mendapat kepercayaan dalam jabatan struktural. Selain itu, ada pula yang sebaliknya, dimana jabatan fungsional dianggap sebagai jabatan lanjutan, setelah tidak lagi menduduki jabatan struktural, yaitu untuk memanfaatkan sisa kemampuan/ pengabdian.

Namun apapun alasannya seseorang memilih karier dalam jabatan fungsional, perlu disadari bahwa jabatan tersebut harus dijalani dengan profesional dan penuh rasa tanggungjawab.

Lebih lanjut juga Wakil Gubernur Kalimantan Barat memberikan beberapa pesan diantaranya :

  1. Pelantikan ini merupakan janji dan komitmen Saudara untuk senantiasa menunjukkan integritas, loyalitas, displin dan selalu berkomitmen terhadap tugas dan tanggungjawab.
  2. Saudara harus terus meningkatkan kompetensi  untuk menunjang pelaksanaan tugas,  serta dapat mengembangkan ide baru yang lebih inovatif dalam pelaksanaan tugas.
  3. Saudara  harus terus mengembangkan pengetahuan, sehingga memiliki wawasan yang jauh kedepan, agar mampu mengembangkan terobosan yang positif, melalui pemikiran kreatif dan sistematik untuk kepentingan organisasi tempat saudara bertugas, dan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
  4. Laksanakanlah tugas yang telah dipercayakan kepada saudara, dengan penuh tanggung jawab.

No Judul
1 Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional Agustus 2019
2 Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas, Agustus 2019
3 Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Agustus 2019
4 Validasi Berkas dan Perlengkapan Calon Praja IPDN 2019
5 Seleksi Penerimaan Praja IPDN Angkatan XXX
6 Seleksi JPT Pratama 2019
7 Sosialisasi Penggunaan Aplikasi e-LHKPN Tahun 2018
8 Penyerahan SK CPNS oleh Gubernur Kalimantan Barat
9 PERGUB No 60 Tahun 2018: Kode Etik Pegawai ASN
10 Perpanjangan Masa Inpassing Jabfung SD 2021
11 Seleksi JPT Madya Sekretaris Daerah 2019
12 Gubernur Kalimantan Barat Lantik 190 Pejabat
13 Perihal PPPK Tahun 2019
14 HUT Pemprov Kalbar Ke 62 Tahun

Layanan

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SK CPNS
  • Fotokopi SK PNS
  • Fotokopi SK Pangkat Terakhir
  • Fotokopi SKP
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
  • Surat Keterangan Melepas (antar Kab / Kota / Kementerian)
  • Surat Keterangan Menerima (antar Kab / Kota / Kementerian)

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SK CPNS
  • Fotokopi SK PNS
  • Surat Pengantar dari Instansi

Syarat Umum:

  • Surat Pengantar dari Unit Kerja
  • Data Perorangan Calon Penerima Pensiun
  • Fotokopi SK CPNS
  • Fotokopi SK PNS
  • Fotokopi Pangkat Terakhir
  • Fotokopi Surat Nikah
  • Daftar Susunan Keluarga yang Disahkan Camat
  • Fotokopi Akte Kelahiran Anak
  • Fotokopi SK Tahun Terakhir
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin
  • Pasfoto ukuran 3x4 (6 lembar)
  • Fotokopi SK NIP Baru (jika ada)
  • Surat Pernyataan Tidak Sedang / Pernah Menjalani Pidana Penjara

Tambahan untuk APS:

  • Fotokopi KARPEG
  • Gaji Berkala
  • Permohonan Bermaterai 6000
  • Surat Uji Kesehatan (apabila karena sakit)

Tambahan untuk Pangkat Pengabdian / Janda Duda

  • Surat Keterangan Janda / Duda dari Camat
  • Surat Keterangan Kematian dan Lurah diketahui Camat

Tambahan untuk Pangkat Pengabdian / BUP

  • Fotokopi SK Jabatan Struktural / Fungsional
  • Surat Keterangan Kuliah Bagi Anak diatas 21 tahun

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SK CPNS
  • Surat Keterangan Kesehatan
  • Surat Tanda Lulus Diklat Prajabat
  • SKP
  • Surat Pengantar dari Unit Kerja

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi Ijazah (legalisir)
  • Fotokopi Transkrip Nilai (legalisir)
  • Pasfoto 3x4 dan 4x6 (3 lembar)
  • Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara
  • Fotokopi KTP dan KK (legalisir)

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi Surat Ketetapan Pembayaran Gaji Berkala Terakhir
  • Fotokopi SK Pangkat Terakhir
  • Fotokopi SKP Terakhir

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi KARPEG (legalisir)
  • Fotokopi SKP 2 Tahun Terakhir (legalisir)
  • Fotokopi Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (legalisir)
  • Fotokopi SK Pangkat Terakhir (legalisir)
  • Fotokopi SK Jabatan Terakhir (KP Struktural - legalisir)
  • Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (KP Struktural - legalisir)
  • Fotokopi Sertifikat Diklat Penjejangan (KP Pilihan - legalisir)
  • Penetapan Angka Kredit (KP Pilihan - asli)
  • Fotokopi Izin Belajar (KP Penyesuaian Ijazah - legalisir)
  • Surat Keterangan Uraian Tugas (KP Penyesuaian Ijazah)

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SK CPNS (legalisir)
  • Fotokopi Transkrip Nilai (legalisir)
  • Fotokopi SK Izin Belajar / Tugas Belajar
  • Surat Keterangan Uraian Tugas yang Ditandatangani Eselon II
  • Penetapan Angka Kredit (fungsional)

Adapun berkas yang perlu dilengkapi adalah:

  • Fotokopi SKP Tahun Terakhir
  • Fotokopi SK CPNS (legalisir)
  • Fotokopi Ijazah Terakhir (legalisir)
  • Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin
  • Surat Rekomendasi Dari Pimpinan Unit Kerja
  • Pasfoto 3x4 warna (3 lembar)

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK CPNS
  • SK PNS/SK Pangkat Terakhir
  • Ijazah
  • SKP 2 Tahun terakhir
  • Sertifikat Diklat Prajabatan
  • Sertifikat Diklat Pengangkatan 
  • PAK (Penetapan Angka Kredit)
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • Tersedianya Formasi
  • SK Pangkat Terakhir
  • Ijazah
  • SKP 2 Tahun Terakhir
  • Sertifikat Diklat Pengangkatan
  • PAK (Penetapan Angka Kredit)
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • Tersedianya Formasi
  • SK Pangkat terakhir
  • SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional
  • PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir
  • SKP 2 Tahun terakhir
  • SK Mutasi Pindah
  • SPMT
  • SK Pengakhiran Tugas Belajar (Bagi PNS Tugas Belajar)
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir;
  • SK Jabatan Fungsional terakhir;
  • PAK (Penetapan Angka Kredit);
  • SKP 1 Tahun terakhir;
  • Sertifikat Lulus Uji Kompetensi, apabila dipersyaratkan sesuai permenpan masing-masing jenis jabatan fungsional.
  • Sertifikat diklat, apabila dipersyaratkan sesuai permenpan masing-masing jenis jabatan fungsional.
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • SK Jabatan fungsional terakhir
  • PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir
  • SK Penunjukan tugas belajar (bagi PNS Tugas Belajar)
  • SK Mutasi Pindah
  • SKP 1 Tahun Terakhir
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • SK Jabatan Fungsional terakhir
  • PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir
  • SKP 1 Tahun Terakhir
  • SK Pembebasan Sementara dalam jangka waktu 5 Tahun tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • Rekomendasi hasil uji kompetensi
  • Surat pernyataan bersedia diangkat
  • Ijazah
  • SKP 1 tahun terakhir
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • SK Jabatan fungsional terakhir
  • PAK (Penetapan Angka Kredit) terakhir
  • SK Mutasi Pindah
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Syarat kelengkapan berkas usulannya :

  • SK Pangkat terakhir
  • SK Jabatan fungsional terakhir
  • PAK terakhir
  • Perpres Tunjangan Jabatan Fungsional
  • Pengantar Kepala Perangkat Daerah
     

Adapun kelengkapan administrasi permintaan izin perceraian adalah sebagai berikut:

  • Surat Permintaan Izin Perceraian
  • Surat Nikah
  • SK Pangkat Terakhir
  • Kartu Keluarga
  • Kartu Tanda Penduduk Suami/Istri
  • Surat Keputusan/Pernyataan/Keterangan jika alasannya:
    • Salah satu pihak berbuat zinah:
      • Keputusan Pengadilan, Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan itu;
    • Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan:
      • Surat Pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, Surat Keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan bahwa menurut hasil pemeriksaan, yang bersangkutan telah menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan;
    • Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah:
      • Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat;
    • Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus:
      • Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
    • Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain:
      • hasil visum et repertum dari dokter Pemerintah;
    • Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga:
      • Surat Pernyataan dari Kepala Desa/Lurah, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.
         

Kelengkapan berkas untuk Kartu Istri / Suami adalah sebagai berikut:

  • Laporan Perkawinan Pertama PNS;
  • Fotocopy salinan sah surat nikah/akta perkawinan (2 rangkap legalisir);
  • Pas foto istri/suami ukuran 3x4 cm (2 lembar hitam putih);
  • Fotocopy SK CPNS (2 rangkap legalisir);
  • Fotocopy SK PNS (2 rangkap legalisir); dan
  • Fotocopy SK Pangkat terakhir (2 rangkap legalisir).

Tentang Kami

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai lembaga teknis dari perangkat Pemerintah Provinsi yang bertugas membantu Gubernur dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2016.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta informasi kepegawaian;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
  5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian;
  6. Pembinaan, pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan pegawai, disiplin dan kesejahteraan pegawai serta informasi kepegawaian pada Kabupaten/Kota;
  7. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan asset di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
  8. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang kepegawaian daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Drs. Ani Sofian, M.M.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 155

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Dra. Afrina Purnama, M.Si.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 373

Kabid Pengembangan ASN
Medya Yanuar Abdulla,S.Sos
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 226

Kabid Pengadaan Mutasi ASN
Dra. Yasintha Djelani, M.Si.,M.Si.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 116

Kabid Data, Disiplin dan Kesejahteraan ASN
Muhyar,S.H.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 227

 

Pejabat Struktural Eselon IV di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Kasubbag Umum dan Aparatur
Nelly Saleha Meilani, S.STP.,M.Si.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 278

 

Kasubbag Renja, Keuangan & Aset
Sukawati, S.E.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 169

 

Kasubbid Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
Angga Nur'Adha Anuardi,S.STP.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 156

Kasubbid Jabatan Fungsional
Lia Oktaviana Angraini,S.IP.,M.Si.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 156

Kasubbid Pengembangan Potensi
Syarif Maududi Ansari, S.IP., MURP.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 156

Kasubbid Kepangkatan Wilayah I
Andri Yuniardi, S.Kom., M.AP.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 294

Kasubbid Kepangkatan Wilayah II
Ambrosius Sudirman, S.Sos.,M.Sos.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 294

Kasubbid Pengadaan Pemindahan dan Pemberhentian ASN
Herawaty, S.E.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 157

Kasubbid Disiplin dan Kedudukan Hukum ASN
R. Dimas Rahmawan, S.H.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 189

Kasubbid Korps dan Kesejahteraan ASN
Puji Eka Purwanti S.STP.,M.Si
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 189

Kasubbid Data Sistem dan Informasi ASN
Didit Wahyudin, S.IP.
Jl. A. Yani, Pontianak
Telp +62(561) 736541 ext 142

 

KALENDER KEGIATAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

(Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah)

 

NO

KEGIATAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

1

Penyelesaian Pengusulan dan Penyerahan Penghargaan Kepada PNS yang Menerima Satya Lancana Karya Satya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pembinaan Rohani PNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pembekalan Menjelang Purna Tugas PNS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pelepasan PNS yang Memasuki Masa Pensiun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Fasilitasi Pekan Olah Raga Nasional KORPRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

HUT KORPRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Workshop Tim Penilai Jabatan Fungsional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Seleksi JPT Madya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Seleksi JPT Pratama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Rapat Tim Baperjakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan fungsional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Workshop Tim Penilai Jabatan Fungsional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Penyelesaian Administrasi dan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Alih Jenis Kepegawaian Lulusan IPDN Angkatan XXV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Monitoring dan Evaluasi Praja IPDN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Monitoring dan Evaluasi PNS Tubel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Seleksi Penetapan dan Pemberangkatan PNS Tubel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Pelaporan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) di Lingkingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Penyelesaian Administrasi CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Penyelesaian Indeks Prestasi Aparatur Sipil Negara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Pengumpulan dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Penyelesaian Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Kader Aparatur Pemerintah Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan ujung tombak pelayanan informasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Badan Publik Di Lingkungan Badan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2019.

VISI

Terwujudnya Pelayanan Informasi Yang Transparan Dan Akuntabel Untuk Memenuhi Hak Pemohon Informasi Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

 

MISI

  1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
  2. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
  4. Mewujudkan keterbukaan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

Tugas PPID

  1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;
  2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. Pengujian konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnnya;
  7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

 Fungsi PPID

  1. Pengelolaan Informasi;
  2. Dokumentasi arsip;
  3. Pelayanan Informasi.

A. Tata Cata Pengajuan Keberatan

Langkah 1:

Keberatan diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dikemukakan alasan.

Langkah 2:

Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahnya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.

Langkah 3a:

Jika pengaju keberatan puas atas putusan atasan PPID maka sengketa keberatan selesai.

Langkah 3b:

Jika pengaju keberatan tidak puas atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

B. Tata Cara Penyelesaian Sengketan Informasi Publik

Langkah 1:

Pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan pemohon informasi publik.

Langkah 2:

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik, Komisi Informasi Publik harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

Langkah 3a:

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi. Selesai.

Langkah 3b:

Jika upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjukasi

Langkah 4a:

Jika pemohon informasi puas atas keputusan adjukasi, selesai.

Langkah 4b:

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan.

Biaya / Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk penggandaan pengguna/pemohon dapat melakukan penggandaan/fotokopi sendiri di sekitar badan publik (PPID) setempat atau biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

 

Waktu Pelayanan Informasi Publik

Hari Keterangan
Senin - Kamis

Jam Pelayanan I

Istirahat, Sholat dan Makan

Jam Pelayanan II

Pukul 08.00 - 12.00 WIB

Pukul 12.00 - 13.00 WIB

Pukul 13.00 -15.30 WIB

Jumat

Jam Pelayanan I

Istirahat, Sholat dan Makan

Jam Pelayanan II

Pukul 08.00 - 11.30 WIB

Pukul 11.30 - 13.00 WIB

Pukul 13.00 - 15.30 WIB

 

Download Area

Judul Jenis File Tanggal Aksi
Judul Jenis File Tanggal Aksi
Surat MENPAN Tentang Pengadaan PPPK Tahap I Tahun Surat 2019-02-11 09:49:43
Data Kepegawaian Desember 2018 Data 2019-02-11 10:27:35
Flowchart Pengisian JPT Pratama SOP 2019-02-11 10:39:59
PERMENPANRB No 2 Tahun 2019 Peraturan 2019-02-24 19:20:24
Surat Seleksi Terbuka Calon JPT Madya Sekda Surat 2019-02-13 13:23:35
Pengumuman Seleksi PPPK 2019 Tahap I Pengumuman 2019-02-13 17:40:07
PERMENPANRB No 42 Tahun 2018 Peraturan 2019-02-14 16:29:40
PERGUB No 60 Tahun 2018: Kode Etik Pegawai ASN Peraturan 2019-02-18 09:36:20
PERMENPANRB No 4 Tahun 2019 Peraturan 2019-02-24 19:05:30
Pembekalan CPNS 2019: Materi I Lain-Lain 2019-03-01 16:47:19
Pembekalan CPNS 2019: Materi II Lain-Lain 2019-03-01 16:47:57
Pembekalan CPNS 2019: Materi III Lain-Lain 2019-03-01 16:55:31
Pembekalan CPNS 2019: Materi IV Lain-Lain 2019-03-01 16:56:02
Pembekalan CPNS 2019: Materi V Lain-Lain 2019-03-01 16:56:37
Pembekalan CPNS 2019: Materi VI Lain-Lain 2019-03-01 16:57:08
Pembekalan CPNS 2019: Materi VII Lain-Lain 2019-03-01 16:57:37
Pengumuman Seleksi JPT Madya Pengumuman 2019-03-25 11:21:13
Pengumuman Kelulusan P3K Tahap I 2019 Pengumuman 2019-04-05 12:09:06
Pengumuman Seleksi JPT Pratama Pengumuman 2019-04-24 10:01:44
Materi Sosialisasi Pembinaan Jafung 2019 Lain-Lain 2019-06-18 15:36:13
Materi Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Karier Jafung 2019 Lain-Lain 2019-06-18 15:47:32
REKAP DATA PEGAWAI PERIODE MEI 2019 Data 2019-06-18 15:46:06
PP No 30 Tahun 2019: Penilaian Kinerja PNS Peraturan 2019-07-17 08:27:09
Pengumuman Seleksi JPT Pratama Kayong Utara 2019 Pengumuman 2019-09-05 15:28:08
UU No 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Peraturan 2019-09-10 10:27:28
Workshop Tim Penilai Jabfung Materi 1 Lain-Lain 2019-09-12 15:57:35
Workshop Tim Penilai Jabfung Materi 2 Lain-Lain 2019-09-12 15:58:02
Workshop Tim Penilai Jabfung Materi 3 Lain-Lain 2019-09-12 15:58:25
Workshop Tim Penilai Jabfung Materi 4 Lain-Lain 2019-09-12 15:58:46
Peraturan Gubernur No 76 Tahun 2018 Peraturan 2019-09-17 14:20:31
SOP Pertanggungjawaban Kegiatan SOP 2019-09-18 12:52:11
SOP Penyusunan Renja SOP 2019-09-18 12:52:30
SOP Laporan Keuangan SOP 2019-09-18 12:52:48
SOP Surat Masuk SOP 2019-09-18 12:53:03
Surat Keluar SOP 2019-09-18 12:53:23
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik SOP 2019-09-18 12:53:43

Peta

Kalender

Informasi Pengunjung Website