Simulasi dan Pendampingan Tata Cara Pelaporan LHKPN Prov Kalimantan Barat, Februari 2020

Dasar Hukum LHKPN

  • Peraturan KPK no 7 tahun 2017, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no 68 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan gubernur no 33 tahun 2017 tentang laporan harta penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan simulasi dan pendampingan dimaksudkan agar dapat meningkatkan persentase kepatuhan wajib lapor serta meningkatkan keakuratan data laporan harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaporan tahun 2018 lalu, dari 1030 wajib lapor terdaftar terdapat sebanyak 1006 wajib lapor yang berstatus sudah lapor atau sekitar 97.67%. Melalui kegiatan ini, diharapkan pada pelaporan tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mendaftarkan seluruh pejabat eselon I sd eselon IV sebagai wajib lapor serta dapat mencapai kepatuhan 100%.

Materi

Materi kegiatan ini dapat diunduh dari link http://bit.ly/Materi_LHKPN.

Sosialisasi Penggunaan Aplikasi eLHKPN 2018

BKD Prov.Kalbar News. e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah aplikasi pelaporan harta kekayaan berbasis web yang dapat diakses di alamat www.elhkpn.kpk.go.id sehingga nantinya data yang di input oleh PN secara otomatis akan tersimpan dalam server KPK.

Untuk mensosialisasikan penggunaan aplikasi tersebut di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,pihak BKD Prov.Kalbar mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian e lhkpn di Aula Dinas Pertanian dan Tanaman Hotikultura Kalimantan Barat, Pontianak.

Kegiatan sosialisasi dibuka dengan sambutan dari Kepala Sub bidang Disiplin dan Kesejahteraan BKD Prov.Kalbar R.Dimas Rahmawan, SH, dilanjutkan dengan sosialisasi dan bimbingan teknis oleh narasumber. Bapak Wendi, S.Kom dan Bapak Aso, A.Md selaku admin Intansi

Sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan contoh berupa praktek langsung cara mengisi e-LHKPN, dimulai dari aktivasi akun sampai dengan pengiriman e-LHKPN. Peserta sosialisasi sangat antusias mengikuti tahap demi tahap cara pengisian e-LHKPN, hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Dalam kata penutupnya, Kasubbid Disiplin dan Kesejahteraan BKD Prov.Kalbar menyampaikan bahwa pengisian e-LHKPN untuk periode tahun 2018 akan berakhir pada 31 Maret 2019, oleh sebab itu bagi Penyelenggara Negara yang telah memperoleh user dan password agar segera mengisi e-LHKPN dan segera melaporkannya kepada KPK.