Simulasi dan Pendampingan Tata Cara Pelaporan LHKPN Prov Kalimantan Barat, Februari 2020

Dasar Hukum LHKPN

  • Peraturan KPK no 7 tahun 2017, tentang tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Barat no 68 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan gubernur no 33 tahun 2017 tentang laporan harta penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan kegiatan simulasi dan pendampingan dimaksudkan agar dapat meningkatkan persentase kepatuhan wajib lapor serta meningkatkan keakuratan data laporan harta kekayaan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pelaporan tahun 2018 lalu, dari 1030 wajib lapor terdaftar terdapat sebanyak 1006 wajib lapor yang berstatus sudah lapor atau sekitar 97.67%. Melalui kegiatan ini, diharapkan pada pelaporan tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat mendaftarkan seluruh pejabat eselon I sd eselon IV sebagai wajib lapor serta dapat mencapai kepatuhan 100%.

Materi

Materi kegiatan ini dapat diunduh dari link http://bit.ly/Materi_LHKPN.

Penerimaan CPNS Prov Kalbar 2019

Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS Provinsi Kalimantan Barat dapat diunduh di sini.

Pengumuman Perubahan Jadwal Seleksi Penerimaan CPNS Provinsi Kalimantan Barat dapat diunduh di sini.

Hasil seleksi administrasi penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat di download di sini.

Pengumuman Hasil Sanggahan CPNS 2019 dapat didownload di sini.

Pastikan jadwal yang dicek adalah berdasarkan nama, nik, nomor registrasi dan nomor peserta untuk menghindari kekeliruan jadwal akibat adanya nama peserta yang sama/mirip.

Perpanjangan Masa Inpassing Jabfung sd 2021

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan dan/atau keahlian melalui Penyesuaian/Inpassing pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

  1. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
  2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan
  4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Lebih lanjut mengenai Inpassing Jabatan Fungsional tertuang dalam PERMENPANRB No 42 Tahun 2019, Peraturan tersebut dapat diunduh di sini.