Workshop Penerapan Terbaik Teknologi Informatika Kota Des Moines

Direktur TI Des Moines beserta Ibu Asisten III, Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov Kalimantan Barat

PONTIANAK – Dalam rangka menindaklanjuti Program Pertukaran Tenaga Professional yang diselenggarakan oleh American Council of Young Political Leaders (ACYPL), sebuah Workshop Penerapan Terbaik Teknologi Informatika Kota Des Moines telah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dengan narasumber yang merupakan Chief Information Officer (CIO) Kota Des Moines, Iowa, Amerika Serikat, Anna Whipple (4/10/2019).

Salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dipilih sebagai perwakilan Indonesia untuk mengikuti program pertukaran tenaga professional di salah satu kota di Amerika Serikat, Des Moines.

Kota tersebut terpilih karena dinilai telah berhasil meningkatkan penerapan Teknologi Informasi (TI) di pemerintahan ibu kota negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Salah satu contoh penerapan teknologi informasi yang disebutkan oleh Ir. Sukaliman, M.T., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) adalah dalam hal efisiensi penggunaan printer di kantor.

“Berdasarkan informasi dari peserta pertukaran tenaga kerja professional untuk penerapan teknologi mutakhir, salah satu contohnya adalah penggunaan printer di kantor-kantor. Pada satu ruangan (di pemerintahan Kalbar), bisa terdapat lebih dari satu printer. Kondisi kita saat ini bisa dikatakan kurang efisien dan kurang efektif. Kota Des Moines menggunakan prinsip berbagi printer. Kantor Departemen Informasi kota Des Moines hanya memiliki sebuah printer untuk seluruh gedung, dimana printer tersebut digunakan oleh semua karyawan di kantor tersebut. Hal tersebut meningkatkan efisiensi anggaran yang cukup signifikan dalam pengadaan serta efektif di task dalam pengawalan perangkat. Berapa banyak anggaran yang dapat kita hemat, jika tiap ruangan hanya diperbolehkan satu printer?” Ucapnya.

Praktik dalam sistem informasi yang dilakukan oleh Kantor Departemen Informasi kota Des Moines kemudian dijelaskan secara lebih lanjut oleh Anna Whipple secara lebih mendalam.

Menindaklanjuti keinginan dari Walikota dan Dewan Kota Iowa, yang tidak lain merupakan kebercukupan secara finansial, komunitas yang layak huni, peningkatan infrastruktur, komunitas berkelanjutan, dan organisasi kota berkinerja tinggi, Ketua Departemen Teknologi Informatika menyediakan layanan:

  • Help Desk dan Dukungan Komputer
  • Jaringan dan Keamanan
  • Data Center and Servers
  • Phones
  • Aplikasi dan Dukungan Software
  • Website dan Pengembangan Database
  • Sistem Informasi Geografis, dan
  • Analisa Bisnis

Layanan-layanan tersebut dibiayai oleh pajak properti, dengan anggaran operasional sekitar 98 miliar rupiah per tahun untuk personel dan kontraktor, software dan hardware perusahaan, komputer, dan pelatihan pegawai bidang IT. Kemudian juga terdapat anggaran modal sebesar 28 miliar rupiah untuk peningkatan jaringan dan data center dan proyek teknologi utama.

Disebutkan di dalam presentasi oleh Anna Whipple bahwa penerapan terbaik Ti yang telah dilakukannya selama ini adalah:

  1. Dukungan TI terpusat dan standar teknologi
  2. Pengelolaan TI yang transparan
  3. Perencanaan dan penganggaran teknologi tahunan
  4. Pengembangan dan pelatihan pegawai bidang TI secara reguler
  5. Analisa bisnis dan hubungan antar departemen (Department Liaison)
  6. Jaringan serta data center yang aman dan dapat diandalkan (termasuk akses ke internet dan perangkat lunak awan/data cloud )
  7. Aplikasi dan database bersama (shared) seperti Sistem Informasi Geografis (SIG)

Di dalam pengelolaan Teknologi Informatika di Des Moines, Iowa, untuk dapat melaksanakan pengelolaan TI yang transparan diperlukan sebuah sistem pengaturan. Hal tersebut tidak lain adalah dengan sebuah sistem dimana Komite dipimpin oleh CIO, meliputi semua departemen, diadakannya pertemuan bulanan, prioritas terhadap proyek TI, dan membuat standar dan kebijakan.

Selanjutnya di dalam analisa bisnis dan hubungan antar departemen (deparment liaison), Hubungan TI (Liaison) membantu setiap Departemen Kota untuk me-request layanan TI, analisa proses bisnis, memilih teknologi, mengelola proyek dan vendor, dan melatih pengguna.

Di dalam aplikasi dan database bersama, Departemen TI menerapkan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang digunakan oleh Departemen Kota untuk:

  • Mendukung kegiatan harian departemen dalam hal data, analisis, mapping/pemetaan
  • Menjawab pertanyaan masyarakat seperti residen, pengusaha, ataupun media
  • Mengelola infrastruktur dan asset dalam hal pemeliharaan terencana, perbaikan darurat, perencanaan peningkatan modal (penganggaran), dan yang terakhir
  • Menjawab keadaan darurat dan bencana alam (911)

SIG berisikan mengenai peta dan data yang akurat yang dapat diakses oleh semua Departemen Kota dengan bentuk sistem yang mudah digunakan. Dengan basis web mobile, aplikasi SIG yang berisikan informasi yang berguna dan peta yang dapat diakses oleh publik apabila sedang ada perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Departemen TI Des Moines juga merupakan satu-satunya departemen yang mengelola situs kota dan menjadi pusat dari segala pengelolaan informasi di negara bagian Iowa. Di dalam situs tersebut terdapat manajemen layanan TI yang juga akan dijadikan bahan acuan dalam rapat perihal umpan balik masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Namun sistem ini sendiri akan menghadapi beberapa permasalahan apabila diterapkan di Kalimantan Barat. Masalah tersebut adalah perbedaan jumlah departemen yang ada di Des Moines dan di Kalimantan Barat, rumah sakit pemerintah yang tidak ada di Iowa, sistem penanggulanan bencana yang masih Ter-desentralisir, dan dalam hal penggunaan pihak ketiga untuk membuat jaringan informasi ataupun dalam hal pembuatan aplikasi bagi pemerintah.

(sumber https://diskominfo.kalbarprov.go.id)

Workshop Tim Penilai Jabfung 2019

Pembukaan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov Kalimantan Barat

Jabatan Fungsional merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan  Barat, Drs. Ani Sofian, M.M, dalam sambutanya menyampaikan bahwa Kegiatan yang dilaksanakan ini pada hakekatnya merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pembangunan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan Workshop Tim Penilai Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 dilaksanakan pada hari Kamis tangggal 12 September 2019 bertempat di Hotel Kini Pontianak yang dihadiri oleh  Pejabat Fungsional dan Tim penilai dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Fungsional digolongkan lagi menjadi Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan.

Adapun dalam melaksanakan tugas jabatan,  sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri PAN RB tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya, diamanatkan bahwa untuk menjamin objektifitas penilaian tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan fungsional, maka pelaksanaan tugas jabatan fungsional dinilai sesuai ketentuan serta dikonversikan ke dalam bentuk perhitungan angka kredit jabatan fungsional. Dalam hal ini, penilaian angka kredit pejabat fungsional dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit. Dan berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan Tim Penilai, maka pejabat yang berwenang dalam penetapan angka kredit pejabat fungsional baru dapat menetapkan angka kredit yang dituangkan pada dokumen Penetapan Angka Kredit atau PAK. Oleh sebab itu peran dan kedudukan Tim Penilai sangat penting dalam pengembangan karier seorang pejabat fungsional. Untuk itulah setiap anggota tim penilai harus dibekali ilmu, pengetahuan dan kemampuan tertentu, khususnya dalam memahami tugas pokok dari jabatan fungsional sebelum ditugaskan sebagai Tim Penilai.

Pencapaian angka kredit tertentu merupakan salah satu pertimbangan Pejabat Fungsional dapat diberikan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat. Untuk menjamin objektivitas dalam memberikan penilaian angka kredit, maka seorang Anggota Tim Penilai harus memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri PAN RB  Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Disamping aspek kompetensi, dalam menjalankan tugasnya Tim Penilai dituntut Profesional, Objektif dan Adil.

Tim penilai dalam melaksanakan tugas hendaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengutamakan bukti-bukti pendukung kegiatan dari pejabat fungsional dan menghilangkan faktor kedekatan dengan seorang atau sekelompok pejabat fungsional yang dinilai.

Untuk mewujudkan Tim Penilai Jabatan Fungsional yang profesional dan untuk memberikan rasa kepercayaan dari pemangku Jabatan Fungsional kepada Tim Penilai Daerah, maka penyelenggaraan Workshop Tim Penilai Jabatan Fungsional ini menjadi sangat strategis.